golput

SEORANG rekan saya, sebut saja Yanto, bersungut-sungut karena pimpinan unit kerjanya dinilainya sebagai penganut golput tulen. “Hei, ia tidak sedang ingin meniru Gus Dur, kan?” timpal saya bercanda. Tapi apa hubungannya sikap politik seseorang dengan hubungan atasan-bawahan, kinerja perusahaan? Menjadi golput juga bukan aib.

Di Amerika Serikat, konon, voter turn out hanya berjumlah lebih dari separuh atau bahkan hanya setengah dari penduduk yang sudah memiliki hak pilih. Kurang atau hampir setengahnya, memilih menjadi golongan putih, alias tidak memilih.

Dalam konteks demokrasi, rakyat Amerika Serikat dinilai sudah sangat dewasa. Tidak memilih, adalah pilihan juga. Jika tidak ada partai yang memiliki visi dan platform yang sesuai dengan nurani, atau kandidat presiden yang memenuhi selera pemilih, mengapa harus memaksakan diri menjatuhkan pilihan?

Masalahnya, kata teman saya yang mantan aktivis mahasiswa itu, di Indonesia golput tidak sepenuhnya merupakan buah kesadaran kebebasan berpikir dan bertindak. Apalagi keberanian. Tidak menggunakan hak pilih bisa jadi lantaran sikap masa bodoh, atau - yang lebih parah - karena tidak siap dengan konsekuensi, dengan risiko. Bukankah konsekuensi bermata ganda? Positif dan negatif? Tidak semua orang siap menerima yang terakhir. “Kebanyakan dari kita sebetulnya adalah pengecut!” imbuhnya. Sungguhkah?

Ia lalu mencontohkan dunia kerja. Menurutnya, fenomena golput sesungguhnya ada di organisasi perusahaan: berapa orang pimpinan atau manajer di perusahaan tempat kita bekerja yang dapat dikategorikan berani mengambil keputusan? Mungkin hanya dalam bilangan jari. Yang banyak adalah mereka yang tidak melakukan apa-apa: tidak memutuskan apa-apa, dan tidak bertindak apa-apa. Mereka bekerja karena secara normatif mereka terdaftar sebagai pekerja, diupah sebagai pekerja. Tapi mereka hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin, pekerjaan-pekerjaan standar, pekerjaan-pekerjaan ‘aman’ - pekerjaan yang tidak menimbulkan risiko buruk: dimutasi dari tempat ‘basah’, didegradasi dari jabatan, atau bahkan dipecat. Mereka tidak memilih, tidak mengambil keputusan, tidak melakukan lompatan apa-apa, karena mereka takut tergelincir, takut salah. Bukankah mereka terlanjur berdiam di zona kenyamanan?

“Lalu, apa bedanya dengan karyawan biasa?” sungut kawan saya lagi. “Apa gunanya segala macam fasilitas dan tunjangan yang diberikan - yang terkait dengan jabatannya sebagai atasan atau pemimpin?”

Menurut Yanto, pemimpin harus melihat kemampuan dirinya dengan kacamata diperbesar. Karena ekspektasi bawahan selalu berlebih pada pemimpin mereka. Tidak jarang impian dan masa depan seseorang dititipkan kepada sang pemimpin - dan ini wajar-wajar saja. Sebagai pemimpin, Anda tidak hanya dituntut untuk melakukan sesuatu secara benar. Tapi juga melakukan sesuatu secara lebih baik dibandingkan yang dipimpin. Karena Anda adalah contoh, teladan.

“Dan tahu nggak, jika sebagai pemimpin kamu memandang diri kamu kecil, maka kamu akan membuat seluruh anggota organisasi yang kamu pimpin menjadi kecil,” sambung Yanto. “Kamu menjadi semacam bottle neck yang akan mempersempit atau bahkan menghalangi pandangan orang-orang yang kamu pimpin untuk melihat dunia lebih luas.”

Meski tampak emosional, sahabatku itu mungkin benar. Ajaran baik senantiasa mengingatkan kita untuk berpikir positif. Jika kita memandang diri kita besar, kita melihat dunia ini luas, dan kita akan melakukan hal-hal penting dan berharga. Sebaliknya, jika kita memandang diri kita kecil, kita akan melihat dunia ini sempit, dan kita pun akan bertindak kerdil. Dunia sesungguhnya tidak lebih sempit atau lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Tindakan kita tak lebih dari sebuah cermin bagaimana kita mempersepsikan diri dan dunia kita.

Karena itu, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan sesuatu, apalagi menjadi pengikut ‘golput’ di perusahaan masing-masing. Kecuali, tentu saja, kalau kita memang bercita-cita untuk tidak menjadi apa-apa. ***